Mengakhiri Skandal Mega Korupsi


KabarPos.Com - Hebat. Rupanya prestasi yang tak terkalahkan dari para punggawa negeri ini adalah korupsi. Bagaimana tidak, korupsi menjalar ke semua instansi, mencakup berbagai bidang.

Dulu saat ada kasus korupsi dana BLBI, masyarakat merasa inilah yang paling wouw! Nyatanya setelah itu ada lagi korupsi dana Baillout Century yang begitu dramatis hingga Sang Menkeu kala itu harus dihijrahkan ke luar negeri.

Dulu, ada Gayus yang membuat masyarakat begitu geregetan. Namun kemudian muncul Akil Muchtar, Nazarudin, dan korupsi impor sapi. Mereka sudah dihukum. Tetapi kenyataannya kini ada lagi yang lebih mega korupsi.

Korupsi proyek e-ktp yang merugikan negara sebesar 2,5 triliun dari nilai proyek 5,9 triliun ini  menyeret beberapa pejabat tinggi di DPR. KPK menghadirkan 173 saksi fakta dan 5 saksi ahli untuk tersangka Irman, untuk tersangka Sugiarto terdapat 294 saksi fakta dan 5 saksi ahli, dan terdapat 280 saksi yang telah dipanggil oleh KPK. Dari 280 orang tersebut 3 di antaranya adalah Ganjar Pranowo, Setyo Novanto serta terpidana kasus korupsi wisma atlet Hambalang Anas Urbaningrum.

Bisa kita bayangkan, jumlah saksi hampir 500 orang. Persidangannya pasti lebih panjang dari kasus kopi sianida. Ya, inilah mega korupsi. Ini seolah menjawab pertanyaan masyarakat tentang layanan e-ktp. Katanya elektronik, tetapi untuk berbagai kebutuhan masih diminta fotokopi ktp. Katanya data kependudukan sudah terdatabase secara nasional, tapi mendaftar puskesmas diminta fotokopi ktp, buka rekening diminta fotokopi ktp,  layanan BPJS Kesehatan harus sertakan fotokopi ktp. Sangat menyulitkan. Energi yang dikeluarkan masyarakat sudah begitu besar untuk mendapat e-ktp namun fungsinya tetap sama dengan ktp yang tidak elektronik. Lagi-lagi rakyat jadi korban.

Akar masalah korupsi
Setidaknya ada tiga penyebab korupsi langgeng di negeri ini.

Pertama, faktor budaya. Sekulerisme yang menjadi asas kehidupan kita saat ini telah meminggirkan peran agama. Kebahagiaan, kepuasan dan kenikmatan hidup tidak lagi diukur dengan nilai-nilai ruh. Jujur harus kita akui, materi atau kesenangan dunia telah menjadi standar kebahagiaan masyarakat saat ini.

Padahal manusia tak ada puasnya. Rasululllah saw bersabda, “Seandainya seorang anak Adam memiliki satu lembah emas, tentu ia menginginkan dua lembah lainnya, dan sama sekai tidak akan memenuhi mulutnya (merasa puas) selain tanah (yaitu setelah mati) dan Allah menerima taubat orang-orang yang bertaubat.” (Muttafaqun ‘alaih. HR. Bukhari no. 6439 dan Muslim no. 1048)
Begitulah manusia, jika dibiarkan mengikuti hawa nafsunya, tak akan ada habisnya. Punya mobil seharga 100 juta, ingin yang 200 juta. Punya yang 200 juta, ingin yang 1 milyar. Punya kerudung ratusan ribu, ingin yang jutaan bahkan kalau bisa 1 milyar, seperti milik Ratu Atut yang kini pun mendekam di penjara karena korupsi.

Tepat pula perkataan orang bijak, uang berapapun tak akan cukup untuk membiayai gaya hidup.

Kedua, ongkos politik demokrasi yang sangat tinggi. Jamak dipahami masyarakat, untuk menjadi kepala desa, perlu biaya puluhan juta. Untuk menjadi bupati, butuh biaya 6-9 Milyar. Lalu berapa biaya untuk menjadi gubernur, presiden?

Ongkos politik yang sangat tinggi ini memicu korupsi. Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraeni mengatakan biaya politik yang masih tinggi dalam perhelatan Pemilu di Indonesia, membuat perilaku korupsi tumbuh subur setelah mereka berkuasa.

"Ketika dia sudah berkuasa, orang akan berusaha mendapatkan uangnya kembali. Melihat kasus korupsi yang ada, pasti selalu berkaitan dengan partai politiknya," kata Titik (okezone.com, 19 Nov 2015).

Tak heran kita lihat, banyak pejabat dibui setelah lengser dari kekuasaan.

Ketiga, hukum yang tak membuat jera. Dalam Pasal 2 ayat 1 dan 2 UU 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi menyebutkan (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2)  Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

Ptakteknya, sangat jarang koruptor dijatuhi hukuman maksimal. Hingga saat ini hanya Akil Mochtar dan Adrian Waworuntu yang merasakan hukuman penjara seumur hidup. Terlebih, narapidana korupsi seringkali mendapat fasilitas wah di penjara. Kita tentu masih ingat bagaimana “sel” Arthalita Suryani yang lebih mirip kamar apartemen daripada tahanan. Belum lagi Gayus yang bisa jalan-jalan ke Bali. Padahal sedang dipenjara.  Jelas ini tidak memberikan efek jera.

Islam Babat Habis Korupsi
Sungguh Islam hadir untuk menjadikan hidup kita mudah dan berkah. Aqidah Islam mengajarkan adanya kehidupan setelah kematian. Inilah kehidupan yang sesungguhnya. Surga atau neraka. Oleh karena itu kehidupan dunia bukanlah segalanya. Dunia adalah ladang bagi akhirat. Dunia adalah tempat menanam. Hidup di dunia tak bisa seenaknya. Karena hasilnya akan kita petik di akhirat.

Hidup harus dijalani sesuai petunjuk Al-Quran dan as-sunnah. Dengan demikian ridlo Allah didapat. Inilah makna kebahagiaan dalam Islam. Dengan begini, hawa nafsu akan terkendali.

Secara politik, suksesi kepemimpinan dalam Islam sangat murah dan mudah.   Khalifah (pemimpin Negara Islam) dipilih oleh umat, kemudian disahkan pengangkatannya sebagai Khalifah dengan bai’at in’iqod dari Ahlul halli wal ‘aqdi. Kemudian umat memberikan bai’at tha’at. Ini semua hanya boleh berlangsung dalam 3 hari! Tidak boleh lebih. Lagipula, jabatan Khalifah dan penguasa lain seperti mu’awin, wali, amil, tidak menjanjikan kekayaan materi. Mereka dipilih untuk menerapkan syariah secara kaffah dan mendapat santunan bukan gaji. Sehingga tak perlu ada kongkalikong antara partai politik, pengusaha dan penyelenggara pemilu. Karena tak ada peluang bagi pengusaha untuk “titip” kebijakan demi melancarkan usahanya.

Dari sisi hukum, Islam sangat tegas. Hukuman korupsi (ikhtilas) dalam Islam termasuk dalam hal  ghulul yaitu mengambil harta negara atau masyarakat dengan melanggar syariat Islam. Kasus korupsi (ikhtilas) berbeda dengan pencurian yang masuk bab hudud, tindakan korupsi masuk pada bab ta’zir hukumannya tidak secara langsung ditetapkan oleh nash, tetapi diserahkan kepada Khalifah atau qadhi (hakim). Rasulullah saw. bersabda, ”Perampas, koruptor (mukhtalis) dan pengkhianat tidak dikenakan hukuman potong tangan.” (HR Ahmad, Ashab as-Sunan dan Ibnu Hibban).

Bentuk ta’zir untuk koruptor bisa berupa hukuman tasyhir (pewartaan atas diri koruptor; misal diarak keliling kota atau di-blow up lewat media massa), jilid (cambuk), penjara, pengasingan, bahkan hukuman mati sekalipun; selain tentu saja penyitaan harta hasil korupsi.

Demikianlah, jika sistem hidup sekulerisme dengan demokrasi sebagi sistem politiknya tak berdaya hentikan korupsi, tentu tak salah jika kita beralih pada Islam. Allah pun telah menjamin bahwa Islam adalah rahmat bagi seluruh alam. Tunggu apa lagi? Menyegerakan keberkahan bagi negeri ini tentu lebih baik. Wallahu a’lam. []

Oleh : Faiqotul Himmah (Aktivis MHTI Jember, alumni TMaI Al-Amien Prenduan Sumenep Madura)

Bagikan Info Ini :