Kenaikan Biaya Hidup dan Kesejahteraan


KabarPos.Com - Ramadhan tahun ini terbilang unik. Mayoritas muslim masih gempita mengisi hari harinya dengan ritual ibadah yang dijanjikan berlipat pahala. Sebagian di antaranya riang pula menyambut hari kemenangan di ujung Ramadhan dengan menyiapkan segala ihwal belanja raya. Namun, tak semua masih mampu melakukannya, mengapa? Lantaran tepat di bulan ini seluruh rakyat merasakan ada “keanehan” pada pengeluaran biaya yang harus dikelurkannya. Saat mereka mengisi bahan bakar di kendaraan mereka, uang yang sama tidak bisa memenuhi tangki seperti biasanya. Jadilah sadar bahwa papan harga di depan SPBU berubah, ada kenaikan setiap item bahan bakar di sana.

Ketika membayar tagihan listrik, banyak yang merasa heran, bill yang harus dibayarkan berlipat dari bulan sebelumnya. Rupanya tarif listrik pun merangkak tinggi, meski tidak mengalami kenaikan kata penguasa. Untuk harga bahan bakar yang paling banyak digunakan warga, sebagaimana dilansir laman pertamina.com (21/4/2017), pertalite berada pada kisaran harga jual Rp 7.400 -7.800/liter, jenis bahan bakar lain di atas harga tersebut. Sedangkan tarif dasar listrik rumah tangga mampu R-1/900 VA-RTM penyesuaian Mei-Juni 2017, setelah Penyesuaian Tahap 3 naik 30% menjadi Rp 1.352/kWh (listrik.org, 11/6/2017).

Biaya Hidup Meningkat, Kesejahteraan Terhambat
Ada atau tidak pengumunan (melalui siaran televisi) dari penguasa mengenai perubahan harga pada komponen bahan bakar dan juga tarif listrik, fakta di masyarakat menunjukkan bahwa biaya yang dikeluarkan mayoritas warga untuk keduanya menjadi lebih banyak. Padahal kebutuhan hidup sehari-hari, seperti biaya tempat tinggal, biaya pendidikan anak, kesehatan, dan ongkos transportasi yang tentunya tidak murah, masih harus dipenuhi. Setiap ada kenaikan biaya kebutuhan, beban ekonomi rumah tangga masyarakat rendah akan meningkat dan berefek pada daya beli yang semakin rendah pula, dengan kata lain beban ekonomi rumah tangga akan meningkat.

Jika peningkatan beban ekonomi ini dibarengi dengan kenaikan jumlah pendapatan, tentunya masih berimbang, namun apabila tidak seperti itu maka akan ada istilah defisit rumah tangga, yang tidak menutup kemungkinan bias menjadikan status ekonomi rumah tangga pada level miskin. Kategori miskin berdasar standar BPS (maret 2007), kategori miskin diantaranya orang dengan pengahasilan dibawah Rp 167.000,-/bulan/orang atau Rp. 5.500,- /hari/orang. Dengan standar BPS, angka kemiskinan saat ini hanya sekitar 13 persen atau sekitar 30 juta orang. Tetapi jika menggunakan ukuran World Bank angka kemiskinan di Indonesia bisa diatas 43 persen dari sekitar 240 juta penduduk Indonesia, kira-kira mendekati 100 juta jiwa. Bagaimana dengan tahun 2017? Apakah jumlahnya semakin menurun?

Biaya hidup yang semakin meningkat tentunya daoat dirasakan oleh semua masyarakat. Yang membedakan adalah besarnya pendapatan. Bagi yang pendapatannya besar dan cenderung  meningkat, maka beban biaya hidup seolah tak terasa karena masih mampu di-cover. Bagi yang pendapatannya kecildan cenderung  tetap, maka akan terasa sekali efeknya. Pengeluaran bulanan jauh di atas pendapatan yang masuk. Kondisi seperti ini menjadikan masyarakat harus pandai memutar keuangan agar kehidupan terselamatkan dari bulan ke bulan. Pada kebanyakan rumah tangga kebutuhan pokok untuk makan masih dapat terpenuhi, namun kebutuhan papan layak, sandang, kesehatan, pendidikan, keamanan belum tentu dapat tertunaikan dengan optimal. Dari sinilah muncul wacana kesejahteraan semakin terhambat tatkala kebutuhan kian meningkat.

Kesejahteraan Terwujud dengan Ekonomi Islam
TNP2K (Tim Nasional Penanganan dan Penanggulangan Kemiskinan) pernah merilis bahwa indicator kesejahteraan rakyat nasional meliputi masalah kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Kesejahteraan tercapai bila 4 indikator yang disebutkan sudah rendah angkanya. Namun tanpa perlu didetaili angkanya, kondisi nyata dilapangan berbicara sebaliknya.  Dengan penelusuran yang cermat, sejatinya akan dapat disimpulkan bahwa dalam kondisi perekonomian berlagu kapitalisme seperti ini kesejahteraan tidak mudah dicapai. Dalam sistem kapitalis, ukuran kesejahteraan dipandang secara komunal, ditarik rata ratanya, bukan berdasarkan terpenuhinya kebutuhan orang per orang.

Maknanya, untuk mengukur tingkat peendapatan, lazim digunakan angka yang diperoleh dari penjumlahan pendapatan semua orang (baik kaya maupun miskin) lalu dibagi jumlah orang. Permasalahannya, dalam kapitalisme ini terjadi ketimpangan pendapatan di setiap orang, yang sama artinya dengan terjadi perbedaan kaya dan miskin. Jumlah orang berpenghasilan rendah jauh lebih banyak dibandingkan dengan segelintir orang yang berpenghasilan sangat besar. Ketimpangan ini buah system yang memang tidak mengatur mekanisme distribusi kekayaan di masyarakat secara merata. Ditambah lagi dengan paket liberal dalam urusan ekonomi kian memperburuk keadaan. Pemilik modal mampu memilih dan menggapi sebanyak apapun lahan yang dia mau. Yang menguasai asset kepemilikan akan semakin kaya, yang terbiasa sebagai buruh akan semakin tertekan dengan beban hidup yang kian menekan.

Hal ini tentu berbeda dengan system ekonomi berbasis Islam. Sebagai agama yang paripurna, Islam memiliki aturan komprehensif bagi individu, jamaah, dan negara dalam mewujudkan kesejahteraan. Ini yang tidak dimiliki oleh sistem lainnya. Sehingga wajar jika fakta historis saat Islam diterapkan (dalam bentuk Daulah Khilafah) berhasil mewujudkan kesejahteraan di masyarakat. Sebagai contohnya di bidang pendidikan, Daulah Khilafah Islam sangat berkepentingan agar rakyatnya cerdas. Anak-anak dari semua kelas sosial mengunjungi pendidikan dasar yang terjangkau semua orang.

Negaralah membayar para gurunya.  Di bidang kesehatan, pada kurun abad 9-10 M, Qusta ibn Luqa, ar-Razi, Ibn al-Jazzar dan al-Masihi membangun sistem pengelolaan sampah perkotaan, yang sebelumnya hanya diserahkan pada kesadaran masing-masing orang, yang di perkotaan padat penduduk akan menciptakan kota yang kumuh.  Kebersihan kota menjadi salah satu modal sehat selain kesadaran sehat karena pendidikan. Negara membangun rumah sakit di hampir semua kota di seantero Khilafah Islam. Bahkan pada tahun 800 M di Bagdad sudah dibangun rumah sakit jiwa yang pertama di dunia.  Sebelumnya pasien jiwa hanya diisolasi dan paling jauh dicoba diterapi dengan ruqyah. Rumah-rumah sakit ini bahkan menjadi favorit para pelancong asing yang ingin mencicipi sedikit kemewahan tanpa biaya, karena seluruh rumah sakit di dalam Khilafah Islam ini bebas biaya.

Kesejahteraan dalam pandangan Islam bukan hanya dinilai dengan ukuran material saja; tetapi juga dinilai dengan ukuran non-material; seperti, terpenuhinya kebutuhan spiritual, terpeliharanya nilai-nilai moral, dan terwujudnya keharmonisan sosial. Dalam pandangan Islam, masyarakat dikatakan sejahtera bila terpenuhi dua kriteria: Pertama, terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu rakyat; baik pangan, sandang, papan, pendidikan, maupun kesehatannya. Kedua, terjaga dan terlidunginya agama, harta, jiwa, akal, dan kehormatan manusia. Dengan demikian, kesejahteraan tidak hanya buah sistem ekonomi semata; melainkan juga buah sistem hukum, sistem politik, sistem budaya, dan sistem sosial.

Syariah Islam memberikan tugas yang berbeda kepada individu, negara dan jamaah agar mereka berperan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan. Setiap Muslim didorong untuk mengoptimalkan sumberdaya yang ada pada dirinya—tubuh, akal, waktu dan usia—yang merupakan anugerah Allah SWT. Setiap individu didorong agar menggunakan kaidah kausalitas untuk mewujudkan kesejahteraannya. Agar tercukupi kebutuhannya, setiap lelaki dewasa diwajibkan bekerja. Setiap orang wajib memperhatikan siapa saja keluarga dan kerabatnya yang menjadi tanggungannya. Negara dapat melakukan intervensi ketika ada seseorang yang terlantar, padahal ada anggota keluarganya yang berada.

Islam menentukan negara adalah pihak yang berperan besar dalam mewujudkan kesejahteraan; di samping individu dan masyarakat. Dengan mengacu pada ketentuan syariah, Daulah Khilafah akan menerapkan berbagai kebijakan politik, untuk mewujudkan kesejahteraan umat. Di antaranya adalah:

  1. Politik kesehatan preventif.

  2. Politik pendidikan untuk semua dan gratis.

  3. Politik ketahanan pangan.

  4. Politik akses pasar terbuka dengan menciptakan iklim yang kondusif dan fair, untuk menumbuhkan bakat-bakat bisnis di tengah masyarakat.

  5. Politik stabilitas alat tukar dengan mata uang berbasis emas dan perak.

  6. Politik anti-distorsi-pasar dengan membangun infrastruktur informasi yang memadai, membuat pasar, yang bebas monopoli, bebas riba, bebas penipuan, dan perjudian.

  7. Politik pembangunan industri berat.

  8. Politik infrastruktur distribusi.

  9. Politik perdagangan luar negeri pro-rakyat.

  10. Politik Sumberdaya Alam.

  11. Politik penegakkan hukum berkeadilan untuk mewujudkan tujuan luhur syariah sehingga seluruh warga negara, baik muslim maupun non-muslim, akan terjaga kesucian agamanya, terpelihara keluhuran akhlak dan kehormatannya, juga akan terjaga, keselamatan harta dan jiwanya.

Disamping peran individu dan Negara, Daulah Khilafah juga akan memaksimalkan perasn serta masyarakat. Masyarakat sebagai jamaah memiliki dua fungsi. Pertama: untuk terus menghidupkan kultur bekerja keras di masyarakat. Kedua: untuk mengawasi agar pemerintahan tetap menerapkan syariah Islam yang menjamin pemenuhan kesejahteraan di masyarakat. Dengan paket lengkap sinergi semua elemen ini serta dengan syariah diterapkan secara kaffah oleh Daulah Khilafah, niscaya kesejahteraan hakiki, akan terwujud dalam kehidupan ini.

Penulis: Arin RM, S.Si (Aktivis MHTI)

Bagikan Info Ini :