Perppu Ormas, Mengoyak Luka Pembubaran Masyumi dan PSI

KabarPos.Com - Gerakan pro demokrasi harus melancarkan kritik terhadap pemerintahan Jokowi yang membubarkan HTI tanpa proses pengadilan, sebagaimana mereka mengkritik kekuasaan membubarkan Masyumi dan PSI.

Dari awal saya sudah menduga penerbitan Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Ormas akan bermasalah. Tetapi sejatinya saya tidak menduga akan secepat ini. Seolah-olah menjawab ikhwal kegentingan yang dipertanyakan publik, secara sepihak pemerintah telah membubarkan Hizbut Tharir Indonesia (HT). Tak ada proses pengadilan di sini. Pemerintah seenaknya membuat tafsirannya atas Pancasila bersifat mutlak, dan dengan kemutlakan ini, pemerintah lantas menjatuhkan sanksi bagi HTI.

Tetapi tunggu dulu! Bukan hanya HTI yang digebuk. Bahkan sekarang pramuka pun kena imbasnya. Gara-gara pernyataan Ketua Kwartir Nasional Pramuka Adhyaksa Dault dalam satu acara HTI, Kemenpora membekukan anggaran pembinaan Pramuka.

Bagi saya, apa yang dilakukan Kemenpora jelas sewenang-wenang. Pertama, jauh sebelumnya Adhyaksa Dault telah mengklarifikasi maksud kehadirannya dalam acara HTI tersebut. Dalam satu siaran televisi, Adhyaksa Dault bahkan terang-terangan menyebut bahwa pancasila dan NKRI adalah harga mati.

Kedua, ada perbedaan mendasar antara Adhyaksa Dault dan Pramuka sebagai suatu organisasi kepemudaan. Pola pikir dan pola tindak Adhyaksa Dault tidak bisa ujug-ujug dianggap sebagai kebijakan Pramuka sebagai organisasi.

Perlu kajian panjang dan njilmet terkait hal ini. Sehingga menahan anggaran Pramuka hanya karena kebetulan Ketua Kwartir Nasional-nya diduga terkait HTI adalah tindakan sewenang-wenang, dan tidak sesuai dengan nalar keorganisasian. Karena posisi Ketua Kwartir Nasional hanya satu diantara berkian banyak posisi kepengurusan di dalam organisasi Pramuka.

Pertanyaannya kemudian, apakah kasus Adhyaksa Dault dan Pramuka ini akan terjadi pula pada organisasi-organisasi lain yang dipimpin oleh orang-orang yang dituding anggota HTI? Akankah organsiasi-organisasi itu mengalami perlakukan diskriminatif hanya karena kebetulan satu-dua orang tokohnya dituduh berafiliasi dengan HTI?

Jika demikian, betapa mudahnya menggebuk organisasi-organisasi yang mengambil posisi berlawanan dengan pemerintah. Cukup tuduh satu-dua tokohnya sebagai anggota HTI, dan organisasi itu pun sah buat digebuk.

Pola ini keruan mengingatkan kita pada apa dialami oleh Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI) di era Presiden Soekarno. Kedua parpol ini juga dibubarkan tanpa proses pengadilan. Hampir tidak ada perlawanan terhadap pembubaran Masyumi dan PSI dari kekuatan-kekuatan politik saat itu.

Padahal akar masalahnya hanya keterlibatan beberapa tokoh Masyumi dan PSI dalam Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang dinilai pemerintah pusat sebagai gerakan separatis. Akibat keterlibatan beberapa tokoh yang kebetulan memiliki posisi strategis di Masyumi dan PSI, kedua parpol ini pun dibubarkan tanpa ampun. Bahkan Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai kekuatan politik besar pada saat itu juga mendorong pembubaran Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), yang mereka nilai bercorak sama dengan Masyumi.

Kini hal serupa kembali terjadi. HTI dibubarkan tanpa proses hukum. Hampir sama seperti sebelumnya, yang dimainkan adalah tafsir sepihak atas pancasila dan NKRI. Tragisnya, mereka yang mengodok kebijakan ini adalah pihak-pihak yang menyebut sebagai korban dari kesewenang-wenangan pemerintah di masa silam.

Demokrasi Indonesia tengah di ujung tanduk. Barangkali demikianlah kalimat yang tepat untuk menggambarkan kondisi dan situasi berbangsa dan bernegara saat ini. Demokrasi Indonesia sempat terluka saat Masyumi, PSI, dan HTI dibubarkan tanpa proses pengadilan. Di mana kesewang-wenangan ini hanya berbasikan pada selera kekuasaan.

Nahasnya, fenomena ini bukan tidak mungkin akan terus terulang. Gerakan pro demokrasi harus melancarkan kritik terhadap pemerintahan Jokowi yang membubarkan HTI tanpa proses pengadilan, sebagaimana mereka mengkritik kekuasaan membubarkan Masyumi dan PSI. (KabarPos)

Penulis : Burhanuddin Khusairi (Pengajar Ilmu Politik)

Subscribe to receive free email updates: