Pemaksaan Setruman, Siasat Ajak Rakyat Bayar Utang?


KabarPos.Com - Di tengah riuh rendah jeritan ibu rumah tangga akibat tingginya beban tagihan listrik, di awal bulan ini kembali beredar berita mengenai penyederhanaan golongan pelanggan listrik. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menyebut, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) bakal menghapus sebagian besar kelas golongan pelanggan listrik Rumah Tangga (RT) bagi penerima nonsubsidi.

Nantinya, pelanggan nonsubsidi hanya akan terbagi pada dua kelas golongan, yakni 4.400 VA dan 13.200 VA. Selama ini PLN membagi golongan pelanggan listrik RT dalam tiga kelas, yakni golongan Rumah Tangga (R-1) 900 VA-RTM, 1.300 VA, dan 2.200 VA. Nantinya, tiga kelas ini akan dihapus karena rentang satu sama lain terbilang dekat (www.cnnindonesia.com, 07/11/2017).

Adapun, golongan pelanggan listrik 450 VA yang tercatat sebanyak 23 juta rumah tangga dan golongan 900 VA sebanyak 6,5 juta rumah tangga yang disubsidi oleh pemerintah tidak akan mengalami perubahan. Sementara, pelanggan listrik golongan 900 VA tanpa subsidi, 1.300 VA, 2.200 VA, dan 3.300 VA akan disederhanakan menjadi golongan 4.400 VA

 Artinya, daya listrik mereka dinaikkan menjadi 4.400 VA. Dengan demikian, ke depan, golongan pelanggan listrik rumah tangga hanya akan terbagi tiga:
1. Pelanggan listrik dengan subsidi (450 VA dan 900 VA subsidi)
2. Pelanggan listrik non-subsidi 4.400 VA dan 13.000 VA.
3. Pelanggan listrik non-subsidi 13.000 VA ke atas (loss stroom).

Pemaksaan Setruman, Ajak Rakyat Bayar Utang
Meskipun dikatakan bahwa kenaikan dan penambahan daya tersebut tidak akan berpengaruh pada pengeluaran biaya listrik masyarakat (dengan alasan tidak akan dikenakan biaya apapun, dan besaran tarif per KWH tidak akan berubah), namun masyarakat, terutama kaum ibu tetap saja khawatir. Sebab ketika biaya setrum akhir bulan pada saat golongan masih rendah saja sudah menguras keuangan, apalagi jika golongan tinggi? Sebab selama ini sudah jamak diketahui bahwa pelanggan golongan 4.400 VA ke atas jelas memiliki tagihan listrik bulanan yang jauh lebih mahal dibanding golongan di bawahnya.

Dan apakah benar tidak akan terjadi kenaikan tarif? Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara  menilai bahwa rencana penyederhanaan kelas golongan listrik rumah tangga non-subsidi hanya kedok bagi pemerintah untuk memungut tarif listrik lebih besar kepada masyarakat kelas menengah. Ia menyampaikan bahwa meskipun tidak ada kenaikan besaran tarif secara umum namun urgensi penambahan daya tidak dibutuhkan oleh masyarakat. Karena itu, menurutnya, biaya konsumsi listrik bulanan pasti naik (http://www.viva.co.id, 13/11/2017). Apa yang disampaikan oleh ekonom ini memang rasional. Tarif listrik golongan 900 VA untuk pelanggan nonsubsidi akan mengalami kenaikan. Pasalnya, saat ini, hanya terdapat dua tarif listrik bagi pelanggan nonsubsidi, yakni Rp1.352 per Kilowatt-hour (kWh) untuk pelanggan RT golongan 900 VA dan Rp1.467,28 per Kwh untuk pelanggan dengan batas daya 1.300 VA ke atas.  Minimal pelanggan golongan 900 VA akan mengalami kenaikan sebesar Rp 115, 28 per kWh.

Lalu sebenarnya untuk apa kenaikan listrik itu? Mengapa rakyat dipaksa dinaikkan daya nya dengan dalih penyederhanaan golongan? Pemerintah sebelumnya berencana menaikkan tarif listrik bagi pelanggan PLN nonsubsidi pada pertengahan tahun ini. Namun, melihat kondisi ekonomi dan respons masyarakat, pemerintah kemudian membatalkan rencana tersebut dan memastikan tak akan ada kenaikan tarif hingga akhir tahun ini.

Kondisi ini kemudian berpengaruh pada kinerja PLN. Hingga kuartal III, laba PLN anjlok 72% dibandingkan periode yang sama tahun lalu menjadi Rp3,06 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan sempat was-was dengan kemampuan PLN dalam membayar utang hingga menyurati Jonan dan Menteri BUMN Rini Soemarno (www.cnnindonesia.com, 10/11/2017).

PLN memiliki utang berjumlah sekitar Rp 200 triliun. PLN juga dibebani investasi dalam proyek listrik 35.000 MW yang merupakan penugasan pemerintah. berdasarkan hitungan Rizal Ramli saat menjabat Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya di Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo, 2015 disampaikan bahwa dalam 5 tahun ke depan, Indonesia hanya butuh pembangkit listrik dengan kapasitas total 16.000 megawatt (MW), bukan 35.000 MW.

Rizal menjelaskan, dengan kelebihan kapasitas listrik 21.000 MW yang dibangun swasta atau Independent Power Producer (IPP), maka PLN tetap wajib membayar biaya listrik ke perusahaan swasta berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik atau Power Purchase Agreement (PPA), antara PLN dengan IPP. Artinya pakai tidak dipakai, listriknya PLN tetap wajib bayar ke perusahaan swasta. "Maka PLN harus bayar 72% listrik dari listrik yang tidak terpakai, yakni mencapai US$ 10,763 miliar per tahun atau sekitar Rp 150,6 triliun (finance.detik.com, 27/09/2017).

Dari pemamparan di atas, diketahui bahwa penyederhanaan golongan dapat dibaca sebagai siasat agar kelebihan 21.000 MW bisa diserap oleh rakyat. Penyerapan ini akan membantu meringankan beban tagihan sesuai PPA. Dan bila beban ini berkurang, maka besar kemungkinan PLN terhindar dari gagal bayar utang. Jadi rakyat dilibatkan untuk membayar utang secara sistematis. Bagaimanapun jika rencana ini benar-benar dilaksanakan, maka jelas akan memberatkan masyarakat secara umum. Sungguh hal ini menjadikan masyarakat bagaikan kesetrum dengan setruman yang mematikan di tengah lesunya daya beli mereka.

Melirik Pengelolaan Listrik Berbasis Syariah
Kebijakan yang berujung pada pembebanan kehidupan rakyat yang senantiasa berulang ini sejatinya mencerminkan dengan gamblang bahwa pemerintah selama ini menggunakan paradigma liberal dalam masalah pengurusan kebutuhan energi rakyatnya.

Pemerintah berperan layaknya pedagang, dengan menjadikan rakyat sebagai pembeli. Sudah maklum jika pedagang tidak mau rugi. Sedikit-sedikit naik, padahal barang yang diperjual belikan ini sejatinya adalah barang milik rakyatnya sendiri. Tentu saja cara main ini bertentangan dengan konsep yang digariskan Islam dalam mengurus rakyat. Islam memandang listrik adalah bagian dari kebutuhan pokok rakyat. Listrik bagian dari kepemilikan umum, yang wajib dikuasai dan dikelola Negara untuk kepentingan seluruh rakyat, bukan kepentingan segelintir pengusaha perusahaan listrik swasta (IPP).

Rasul bersabda:
“Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal, yaitu air, padang rumput, dan api.” (HR. Abu Daud). Energi listrik termasuk bagian dari api, bagian kepeilikan umum kaum muslimin, termasuk dalam kategori tersebut adalah berbagai sarana dan prasarana penyediaan listrik seperti tiang listrik, gardu, mesin pembangkit, dan sebagainya.

Pengelolaannya apabila diserahkan kepada swasta atau memakai paradigma pedagang yang senantiasa mencari untung, tentu akan sangat merugikan rakyat. Rakyat harus membayar mahal untuk barang-barang yang seharusnya menjadi milik mereka, atau setidaknya mereka dapatkan dengan mudah dan murah.

Hal ini tentunya harus segera diakhiri agar beban berat masyarakat tidak terus berkepanjangan. Rakyat perlu disolusi dengan pengelolaan/produksi dan distribusi berbasis pelayanan, yang akan mengambil pungutan pengganti sebatas kompensasi pengadaan produksi dan distribusi, bukan pungutan mengejar keuntungan ataupun untuk membayar hutang. Hal ini tentunya mustahil terwujud dalam konsep ekonomi kapitalis nan liberal, sehingga agar cepat berakhir, maka segera campakkan kapitalisme dan liberalisme. Sebagai gantinya kita kembalikan pengolahan PLN dengan hukum Allah, pengelolaan listrik berbasis syariah.

Islam menggariskan bahwa pengelolaan barang publik hanya diwakilkan kepada negara untuk dikelola demi kemaslahatan rakyat. Selain itu barang tersebut tidak boleh dimiliki dan dikuasai oleh swasta baik domestik ataupun asing. Adapaun mekanisme distribusinya sepenuhnya diserahkan kepada kebijakan penguasa.

Dengan demikian, barang publik tersebut dapat digratiskan seperi air dan listrik yang didistribusikan sesuai dengan kebutuhan rakyat tanpa ada yang diistimewakan atau dikecualikan. Barang publik juga dapat dijual dengan harga pasar seperti minyak bumi dan logam. Meski demikian harga penjualannya dikembalikan kepada rakyat tanpa ada yang dikecualikan.  Artinya hasilnya digunakan kembali untuk mengurusi kesejahteraan rakyat.

Di Baitul Mal, dana tersebut disimpan dalam pos harta milik umum dimana penguasa sama sekali tidak diperkenankan menggunakannya dengan bebas. Hanya saja hal pengelolaan model seperti ini berkaitan dengan kebijakan di bidang lainnya yang harus pula berbasis syariah. Sehingga sistem syariah dalam segala aspek mutlak dibutuhkan. [KabarPos/Arin]


Penulis : Arin RM
Contributor FP and IG
of @infomuslimahjember


MOHON DISHARE YA