SPDP Kasus KTP-El, Setnov: Serahkan pada Mekanisme Hukum. Hukum Siapa?


KabarPos.Com -  Ketua DPR RI Setya Novanto (Setnov) tidak banyak berkomentar terkait beredarnya surat perintah dimulainnya penyidikan (SPDP) kasus dugaan korupsi KTP elektronik (KTP-el) yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setnov siap ikuti mekanisme hukum

"Ya saya serahkan saja  pada mekanisme hukum," ucap Setnov usai menghadiri pernikahan putri Presiden Joko Widodo, Kahiyang Ayu dengan Muhammad Bobby A Nasution di Solo pada Rabu (8/10).

Sebelumnya, beredar Surat perintah dimulainya penyidikan (Sprindik) yang dikeluarkan KPK dengan nomor B.619/23/11/2017 perihal pemberitahuan dimulainya penyidikan tertanggal 3 November 2017.

Dalam Sprindik itu tertulis nama Setya Novanto. Ketua Umum Golkar itu diduga terlibat dalam kasus penyidikan kasus dugaan korupsi KTP elektronik, bersama dengan Anang Sugiana Sudihardjo, Andi Agustinus alias Andi Narogong, Irman selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Ir. Sugiharto.

Surat Sprindik tersebut ditandatangani oleh Dirdik KPK Aris Budiman dengan tembusan ke pimpinan KPK, Deputi Bidang Penindakan KPK, Deputi Bidang PIPM KPK, Penuntut Hukum pada KPK. (REP)

Subscribe to receive free email updates: