Tipu-Tipu Pertumbuhan Ekonomi Ala Kapitalisme


KabarPos.Com - Program pemberantasan kemiskinan yang digulirkan pemerintahan Jokowi-JK dinilai kurang berhasil. Pasalnya, jumlah penduduk miskin justru naik walaupun pertumbuhan ekonomi juga meningkat. Sebelumnya berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 27,7 juta orang pada Maret 2017, bertambah sekitar 6.900 orang dibandingkan jumlah penduduk miskin per September 2016 (Kompas.com).

Perhitungan tersebut adalah versi BPS. Sedangkan versi World Bank, 7,4 persen penduduk Indonesia mengkonsumsi di bawah PPP US$ 1 per hari dan 49 persen di bawah PPP US$ 2 per hari (https://www.kompasiana.com/ridwan78/indonesia-harus-gunakan-indikator-kemiskinan-multidimensi). Artinya, separuh penduduk Indonesia terkategori miskin.

Namun anehnya, pada saat yang sama Indonesia dinilai berhasil memadukan antara pertumbuhan dan pemerataan ekonomi sehingga Presiden AS Donald Trump memuji Indonesia saat berpidato dalam pembukaan APEC (10 November 2017) bahwa Indonesia selama beberapa dekade telah membangun institusi domestik dan demokratis untuk mengelola hingga lebih dari 13.000 pulau (okezone.com). Badan Pusat Statistik mencatat, pada kuartal III 2017 pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,06 persen.

Kepala BPS Kecuk Suhariyanto mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2017 mengalami pertumbuhan dari kuartal I dan kuartal II 2017 sebesar 5,01 persen. "Capaian ini menggembirakan dan ini lebih tinggi dibandingkan kuartal I dan II 2017 sebesar 5,01 persen," kata Suhariyanto saat konfrensi pers di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Senin 6 November 2017 (Kompas.com).

Untuk menghitung angka pertumbuhan ekonomi harus diukur dari pendapatan nasional (PDB). Dalam sistem ekonomi Kapitalis, pendapatan nasional adalah salah satu indikator untuk dapat mengukur lajunya tingkat pembangunan dan perkembangan kesejahteraan pada suatu negara dari waktu ke waktu.

Rumus Pertumbuhan Ekonomi



Pendapatan nasional yaitu penjumlahan dari semua nilai barang dan jasa yang dihasilkan pada seluruh lapangan usaha di suatu negara dalam jangka waktu 1 tahun. Untuk menghitungnya adalah dengan mengalikan jumlah barang dan jasa yang sudah diproduksi tersebut dalam satu tahun dengan harga satuan masing-masing. Sehingga dari cara perhitungan tersebut, suatu negara akan menilai kesejahteraan masyarakatnya secara akumulatif/komunal. Padahal yang dihitung hanyalah peningkatan jumlah produksi barang dan jasa di negara itu.

Siapakah yang mengambil prosentase terbesar dalam produksi barang dan jasa? Apakah mayoritas rakyat Indonesia? Apakah para buruh dan rakyat kecil? Tentulah para Kapitalis besar, pengusaha asing dan aseng, serta penguasa dan kroni-kroninya. Hal ini sama sekali tidak mencerminkan kesejahteraan individu-individu masyarakat. Bahkan, realitas yang terjadi adalah semakin tingginya pendapatan para penguasa dan pemilik modal, sedangkan rakyat harus gigit jari.

Oxfam dan International NGO Forum on Indonesia Development (Infid) menyebut, Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki ketimpangan terburuk keenam di dunia. Bagaimana tidak, dari hasil kajian yang dilakukan, kekayaan 4 orang terkaya di Indonesia setara dengan kekayaan 100 juta orang termiskin yang ada di tanah air (Kompas.com).


Tipu-tipu Pertumbuhan Ekonomi 
Masyarakat seolah mendapat angin segar dengan diberitakannya kenaikan laju pertumbuhan ekonomi. Pemerintah telah sukses mengambil hati rakyat dengan munculnya opini tersebut. Hal ini sangat menguntungkan bagi rezim Jokowi-JK untuk tetap berkuasa. Masyarakat awam kini menilai bahwa rezim Jokowi-JK mampu memperbaiki kondisi perekonomian, apalagi didukung pernyataan Presiden AS Donald Trump. Padahal siapapun yang berpikir obyektif pasti mampu melihat kebohongan ini.

Sistem ekonomi Kapitalisme tidak pernah dalam sejarahnya mencetak prestasi kesejahteraan. Yang ada hanyalah ketimpangan dan krisis. Angka pertumbuhan ekonomi hanyalah kedok untuk menutupi fakta kesenjangan pendapatan di tengah masyarakat. Hal yang sebenarnya diukur dari angka ini hanyalah kekayaan para pemodal, bukan kekayaan riil dari setiap warga negara. Stop percaya pada topeng pertumbuhan ekonomi!

Kesejahteraan menurut Islam
Syariah mengukur kesejahteraan bukan berdasarkan akumulasi pendapatan negara, apalagi dari produksi barang dan jasa semata. Islam melihat kesejahteraan individu per individu. Jika kita ingat bagaimana kisah Khalifah Umar RA memanggul sendiri satu sak gandum ke rumah seorang warga, itu menunjukkan bahwa dalam Islam, penguasa wajib memastikan setiap orang mendapatkan pemenuhan kebutuhannya. Makna sejahtera dalam pandangan Islam adalah terpenuhinya segala kebutuhan asasiyah (primer) dan kamaliyah (sekunder) secara ma’ruf pada setiap individu masyarakat.

Seorang warga negara Islam tidak dikatakan sejahtera hanya dengan US$ 2 per hari, sebelum benar-benar dipastikan bahwa sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, keamanan terpenuhi secara layak hingga kebutuhan sekunder sesuai gaya hidup standar di tempat tinggal mereka masing-masing. Hal ini yang tidak pernah diperhatikan serta sangat bertolak belakang dengan sistem Kapitalis saat ini, seperti yang sudah dibahas di atas. Maka inilah saatnya kita campakkan sistem Kapitalisme Liberal dan kembali pada Syariah Islam dalam bingkai Khilafah Islamiyyah.

Penulis : Yessy Ayu Anggraini, S.P.


Subscribe to receive free email updates: