Kesejahteraan Guru di Masa Umar, Akankah Terulang?



Oleh: Arin RM, S.Si*

KabarPos.Com - Di masa khulafaur Rasyidin, tepatnya di masa Khalifah Umar bin Khaththab, nasib pengajar anak-anak a.k.a guru pernah mengalami kejayaan. Para penyampai ilmu di kala itu mendapatkan kemuliaan perhatian dari si empunya Negara, yakni khalifah Umar itu sendiri dengan memberikan gaji yang fantastis. Nilainya tak hanya tinggi, namun benar benar dapat menjamin kesejahteraan mereka sekaligus.

Imam Ad Damsyiqi telah menceritakan sebuah riwayat dari Al Wadliyah bin Atha yang menyatakan bahwa di kota madinah ada tiga guru yang mengajar anak anak. Khalifah Umar bin Khaththab memberikan gaji pada mereka masing-masing sebesar 15 dinar. Jika dinilai dengan kurs rupiah saat ini, dimana harga logam mulia AnTam per 23 Pebruari 2018 sebesar Rp 641.000,00/gram, maka gaji guru anak anak saat itu sudah sebesar Rp. 40.863.750,00. Sungguh luar biasa!

Ketimpangan Level Kesejahteraan Guru
Dengan besaran gaji dikisaran angka 40 juta tersebut, nasib guru berada di atas level kecukupan. Sehingga dapat dimaklumi jika kualitas mereka mengajar benar benar mampu menghasilkan generasi pengisi peradaban yang gemilang. Namun kondisi kesejahteraan guru di masa itu teramat berkebalikan dengan kondisi guru di negeri ini, khususnya guru honorer. Jika guru yang sudah tercatat menjadi bagian dari PNS bisa mendapatkan gaji pokok bulanan dengan kisaran angka jutaan rupiah, maka tak seberuntung itu nasib pejuang pendidikan yang masih berstatus honorer.

Sudah menjadi rahasia umum jika gaji pokok mereka masih sangat jauh di bawah UMK, bahkan bisa dikatakan sangat minim. Bahkan sebagaimana dilansir regional,kompas.com (20/11/2017) ketua PGRI Grobogan  Jawa Tengah, Idang Murdoko menyebutkan:  jumlah guru honorer di Grobogan tercatat sekitar 5.000 orang. Sebagian besar adalah guru yang mengajar di SD. Selama ini mereka mendapatkan honor mulai dari Rp 150.000 hingga Rp 350.000 per bulan. Bagaimana kiranya kesejahteraan yang dapat dirasakan para pendidik dengan jumlah sebanyak itu? Maka wajarlah jika dari tahun ke tahun problema kesejahteraan guru senantiasa disuarakan dengan berbagai upaya, salah satunya dengan demontrasi sebagai aktivitas yang lebih sering disorot media.

Sejatinya seorang guru honorer adalah bagian penting dalam lingkaran pendidikan. Keberadaan mereka sebagai penggerak roda kegiatan belajar mengajar harian tak dapat dielakkan.  Apalagi fakta distribusi guru PNS tidak merata, banyak di antara mereka yang masih terkonsentrasi di kota kota besar provinsi dan kabupaten tertentu saja, sehingga adanya kekurangan tenaga guru di sebagian sekolah tak dapat dielakkan.

Ketua umum PGRI Unifah Rosyidi menyampaikan bahwa kekurangan guru paling banyak ada di jenjang SD. Menurutnya banyak ditemukan di dalam satu unit SD, hanya ada satu guru PNS yang merangkap kepala sekolah. Sisanya diisi guru honorer (jawapos.com, 21/11/2017). Kondisi ini membuatnya berharap pemerintah tidak mempersulit pengangkatan guru honor menjadi CPNS.

Tidak berlebihan bila dalam beberapa tahun terakhir ini guru honorer sering tertangkap media melakukan aksi-aksi massa guna memperjuangkan haknya agar mendapatkan peningkatan kesejahteraan. Mengingat selama ini memang ada beda perlakuan antara guru honorer dan guru PNS, meskipun sejatinya tugas mereka sama sama mengajar. Kendati kesejahteraan guru honorer tak menjanjikan, namun animo tiap tahun untuk menjadi tenaga honorer masih terbilang cukup tinggi.

Mereka bahkan banyak yang lebih dari 5 tahun menekuni profesi sebagai honorer dan belum juga diangkat sebagai CPNS. Jumlahnya pun terus naik, terlebih lagi banyak lulusan tenaga pendidikan yang juga hendak mencari pekerjaan di bidang pendidikan sementara kran CPNS sangat tidak sebanding dengan jumlah tenaga yang siap pakai.

Tahun ini, ada harapan segar untuk perjuangan yang selama ini mereka suarakan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menyatakan bahwa sekitar 19.317 guru honorer yang mengajar di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T) berpotensi diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) (tirto.id, 14/02/2018). Dengan informasi tersebut, setiap tenaga guru yang maksimal usianya 32 tahun dan mendapatkan pelatihan selama satu tahun berpeluang besar untuk menjadi CPNS. Namun bagaimana nasib honorer yang lainnya? Bukankah banyak diantara mereka yang sudah lebih di atas batas usia yang ditentukan? Apakah tidak ada jalan lain meningkatkan kesejahteraan mereka selain dengan jalan menjadi CPNS?

Kesejahteraan Guru Tanggung Jawab Negara
Kesejahteraan guru yang terjadi di masa Umar bin Khaththab di atas bukanlah sekedar romantisme sejarah belaka. Ada hal yang patut dijadikan pelajaran dan teladan dari fakta tersejahterakannya para guru di masa tersebut. Di masa itu, ketika Islam masih dijadikan pedoman kuat dalam berbagai urusan termasuk urusan mengelola Negara, jaminan hidup berupa terpenuhinya kebutuhan dasar berupa sandang, pangan, papan, keamanan, pendidikan, dan akses kesehatan sangat menjadi perhatian Negara. Tidak hanya guru yang layak sejahtera, namun setiap warga Negara berhak mendapatkan hal yang sama. Oleh karenanya sangat patut kita pahami kembali bagaimana mekanisme ajaran Islam mewujudkan kesejahteraan bagi warga negaranya.

Kesejahteraan kehidupan rakyat dan guru dapat diukur dari terpenuhi atau tidaknya kebutuhan dasar yang telah disebutkan sebelumnya. Dan dalam hal ini Islam memandang bahwa kesejahteraan warga Negara adalah tanggung jawab penuh Negara, sehingga setiap kepala Negara pasti akan memperhatikan dengan sungguh sungguh apa yang menjadi tanggung jawabnya, termasuk dalam urusan pendidikan. Pendidikan akan dianggap sebagai perkara penting.

Di masa Rasulullah, ditetapkan suatu kebijakan berupa penebusan bagi tahanan di Perang Badar untuk mengajar sepuluh orang Muslim membaca dan menulis. Rasulullah sebagai kepala negara pernah mengirimkan tenaga pendidik untuk mengajarkan Islam kepada masyarakat dan pada saat yang sama, juga mengizinkan kaum muslim satu dengan yang lain saling belajar dan mengajar. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq, masjid difungsikan sebagai tempat belajar, ibadah dan musyawarah. Kuttab, merupakan pendidikan yang dibentuk setelah masjid, didirikan pada masa Abu Bakar. Pusat pembelajaran adalah kota Madinah, dan yang bertindak sebagai tenaga pendidik adalah para sahabat Rasulullah. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, terdapat kebijakan pemberian gaji kepada para pengajar sebanyak 15 dinar.

Pada masa kekhilafahan sesudahnya, pendidikan (tentu saja beserta pengajarnya) juga tetap diutamakan. Bukti fisik berupa adanya observatorium, universitas tertua sejak masa Islam jaya, dan gedung gedung perpustakaan yang menyimpan sangat banyak buku tak dapat dielakkan. Di antara perpustakaan yang terkenal adalah perpustakaan Mosul didirikan oleh Ja’far bin Muhammad (wafat 940M). Perpustakaan ini sering dikunjungi para ulama, baik untuk membaca atau menyalin. Pengunjung perpustakaan ini mendapatkan segala alat yang diperlukan secara gratis, seperti pena, tinta, kertas, dll.

Bahkan kepada para mahasiswa yang secara rutin belajar di perpustakaan itu diberikan pinjaman buku secara teratur. Seorang ulama Yaqut Ar Rumi memuji para pengawas perpustakaan di kota Mer Khurasa karena mereka mengizinkan peminjaman sebanyak 200 buku tanpa jaminan apapun perorang. Ini terjadi masa kekhalifahan abad 10 Masehi. Bahkan para khalifah memberikan penghargaan yang sangat besar terhadap para penulis buku, yaitu memberikan imbalan emas seberat buku yang ditulisnya. Maka, tidak lah mengherankan jika dalam dukungan suasana seperti ini banyak sekali ilmuwan bermunculan di masa Islam dengan buku-buku yang masih digunakan hingga saat ini (meskipun rata rata berupa terjemahan).

Sajian sejarah kesejahteraan Islam ini bisa dicapai dengan dukungan sistem dan kebijakan ekonomi Islam. Dengan mekanisme ekonomi Islam, Negara mewajibkan setiap lakilaki yang baligh berakal dan mampu untuk bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar orang-orang yang menjadi tanggungannya. Negara wajib menyediakan lapangan pekerjaan. Secara nonekonomi, jika ada warganya yang tidak memiliki penanggung (perempuan tanpa sanak saudara, anak-anak terlantar, orang cacat, lansia tanpa ahli waris) maka akan ada skema sedekah-zakat-infaq atas mereka dari yang lebih kaya atau diambil alih langsung oleh Negara setiap bulannya jika skema yang direncanakan tidak sejalan.

Bahkan Negara juga akan memberikan hukuman kepada mereka yang mampu bekerja tapi bermalas malasan. Tidak berhenti disitu, kebijakan ekonomi kuga perlu diperhatikan. Negara akan melakukan pengaturan dalam hal kepemilikan, pemanfaatan kepimilikan, serta distribusi kekayaan di tengah tengah masyarakat. Distribusi kekayaan ini penting dilakukan agar setiap apa yang menjadi hak warga Negara bisa dinikmati secara merata, bukan malah dimonopoli segelintir elite sebagaimana yang terjadi di masa kini.

Kebijakan ekonomi ini nantinya juga akan berkaitan dengan kebijakan politik. Berapa besar dana yang dikucurkan untuk membiayai pendidikan dan kelengkapan sarana prasarana nya adalah bagian dari kebijakan politik. Islam bahkan menerapkan kebijakan pendidikan gratis bagi setiap warga negaranya baik muslim ataupun kafir. Islam juga mewajibkan Negara menyediakan tenaga pengajar yang ahli di bidangnya sekaligus memberikan gaji yang tinggi bagi guru dan pegawai yang bekerja di kantor pendidikan.

Seluruh pembiayaan ini diambil dari kas baitul mal, yakni dari pos fa’i, kharaj, dan kepemilikan umum. Jika terjadi hal diluar dugaan, misalnya dalam kondisi tertentu kas baitul mal kurang, maka biaya pendidikan dapat diambilkan dari sumbangan sukarela kaum muslimin. Jika alternative inipun masih kurang, maka Negara akan mengambil opsi penarikan pajak dari kalangan yang mampu saja dan dalam kondisi darurat saja (pajak bukan  pemasukan utama dalam APBN Islam).

Dengan mekanisme kebijakan pendidikan berlapis seperti ini, kesejahteraan guru bukan hanya isapan jempol belaka. Bahkan sangat mungkin terulang jika prosesnya dan kebijakan yang mendukungnya diterapkan kembali. Berdasarkan sirah Nabi saw. dan tarikh Daulah Khilafah Islam (lihat Al Baghdadi, 1996), negara memberikan jaminan pendidikan secara gratis dan kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh warga negara untuk melanjutkan pendidikan ke tahapan yang lebih tinggi dengan fasilitas (sarana dan prasarana) yang disediakan negara.

Kesejahteraan dan gaji para pendidik sangat diperhatikan dan merupakan beban negara yang diambil dari kas Baitul maal (kas negara). Sistem pendidikan bebas biaya tersebut berdasarkan ijma’ shahabat yang memberi gaji kepada para pendidik dari baitul maal dengan jumlah tertentu. Contoh praktisnya adalah Madrasah Al Muntashiriah yang didirikan khalifah Al Muntahsir di kota Baghdad. Pada Sekolah inisetiap siswa menerima beasiswa berupa emas seharga satu dinar. Kehidupan keseharian mereka dijamin sepenuhnya oleh negara. Fasilitas sekolah disediakan, seperti perpustakaan beserta isinya, rumah sakit, dan pemandian.

Begitu pula dengan  Madrasah An Nuriah di damaskus yang didirikan pada abad keenam hijriyah oleh khalifah Sultan Nuruddin Muhammad zanky. Di sekolah ini terdapat fasilitas lain seperti asrama siswa, perumahan staf pengajar, tempat peristirahatan, para pelayan serta ruangan besar untuk ceramah dan diskusi.

Jadi, kesejahteraan guru mungkinkah didapat dengan bertahan pada mekanisme yang berlaku saat ini? Sudah saatnya kita lirik mekanisme Islam yang terbukti secara historis memuliakan pendidikan beserta pelakunya.

*penulis adalah pemerhati perempuan, keluarga, dan generasi.
Berumah di arinbio04@gmail.com


Bagikan Info Ini :