Guru Tidak Tetap Jember, Kapan Sejahtera ?



Oleh : Sri Endah Lestari S.Pd*


KabarPos.Com - Gonjang ganjing Nasib honor Guru Tidak Tetap di Kabupaten di Jember,Jawa Timur, tahun 2018 masih belum jelas.Pasalnya,hingga awal tahun tahun 2018 masih belum juga kunjung terbit surat keputusan ataupun surat penugasan untuk mereka.Padahal,SK ini hendak digunakan untuk mencairkan honor yang bersumber dari dana Bantuan operasional Sekolah(BOS).

Yang sebelumnya pada bulan Oktober 2017,ribuan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Jember yang tergabung dalam PGRI,melakukan aksi mogok.Mereka menuntut Bupati Jember segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) penugasan.

Hasil rapat antara DPRD Jember,Jawa Timur,dengan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan perwakilan GTT-PTT,awal Januari 2018,menyepakati Kepala Kepolisian Resor jember Ajun komisaris Besar Kusworo Wibowo menjadi mediator antara Bupati faida dengan para guru.(BeritaJatim,11/1/2018).

Wawancara antara Beritajatim dan Kapolres Jember menyimpulkan bahwa persoalan GTT dan GTT  masih dalam pendataan,kepastian tanggal belum pasti.Sedangkan Bupati Faida sudah berjanji secepatnya menyelesaikan persoalan GTT saja,dan sudah melakukan verifikasi melalui pengawas dan kepala sekolah.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember,Jawa Timur,Muhammad Al ghozali,mengakui verifikasi guru dan pegawai honorer (GTT dan PTT) berjalan lambat.Kenapa lambat,karena data yang diminta oleh bupati faida sangat detail.Dari pendataan SK sebagai guru honorer sampai SK terakhir,masuk K2 atau tidak.Ghozali mengatakan Bupati Faida ingin data yang sempurna,tapi itu memang perlu waktu,katanya.( beritajatim.com,28 Januari 2018)
APBD Jember belum ditetapkan

Memprihatinkannya nasib honor GTT di Jember,juga dibarengi dengan belum ditetapkannya APBD Jember 2018.Wakil Gubernur jawa timur Saifullah Yusuf prihatin dengan kondisi di Kabupaten Jember.Belum ditetapkannya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2018 dianggapnya merugikan rakyat.Hal ini dikemukakan Gus Ipul,saat berkunjung ke kantor Gerakan Pemuda Anshor Kabupaten Jember,kamis,25/1/2018.” Sangat prihatin ada APBD tidak bisa ditetapkan.Antara eksekutif dengan legeslatif tidak bisa kompromi” katanya.Dan Kabupaten Jember adalah satu-satunya kabupaten di Jawa Timur yang belum menyelesaikan penetapan bersama APBD 2018.Belum ditetapkannya APBD Jember,tentu ini berkaitan erat dengan dana kesejahteraan guru dan pegawai honorer dibidang pendidikan yang kemungkinan juga akan mengalami keterlambatan.
Ketidaksamaan visi dunia – akhirat

Kurang harmonisnya antara DPRD Jember dan Pemerintah Daerah Jember disebabkan cara pandang kedua badan eksekutif dan legeslatif ini berbeda.Baik dari visi dunianya ataukah visi akhiratnya .Ditambah lagi sistem yang berlaku bukan pengaturan berdasarkan sistem Islam.Saya melihat ada kepentingan pribadi,partai atau cara pandang yang berbeda bagaimana mengurus rakyat.Memang tidak mudah dalam menyatukan pandangan banyak orang dalam satu visi, apalagi dalam level pemimpin.Tetapi seadainya pemerintah daerah dan DPRD sama –sama mempunyai visi menyejahterakan guru dan sama-sama tahu bahwa kebijakkan mereka akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Swt,insyaallah tidak ada yang sulit dikompromikan.


Sampai kapan GTT dan PTT harus bersabar ?
Dengan melihat perkembangan mediasi antara Kapolres Jember dengan Bupati Faida tentang nasib honor mereka yang belum cair,karena SK mereka belum terbit dan belum ditetapkannya Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD),sepertinya mereka masih harus bersabar.Dimana mereka,para guru dan pegawai itu mempunyai istri dan anak-anak yang harus dinafkahi,anak-anak yang harus membayar SPP dan keperluan sekolah,atau bahkan mereka harus berobat tatkala sakit,membayar listrik dan air yang juga terus meroket tarifnya.Kesabaran seperti apa yang harus dimiliki oleh mereka ?.Apa kesabaran untuk tidak makan,tidak bayar listrik,tidak berobat dikala sakit ?  Tentu ini tidak manuasiawi.

Kalau melihat dengan kacamata sebagai pemimpin,pemerintah daerah harusnya prihatin dengan nasib GTT dan PTT,belum lagi nasib guru-guru yang mengajar di sekolah swasta yang sebagian lebih parah lagi nasibnya.Maka semestinya, pemerintah daerah jember bersungguh-sungguh mengupayakan kesejehteraan mereka.Karena kebutuhan makan,sekolah,air,listrik,berobat dan sandang itu tidak bisa ditunda.

Jember kota relegius
Jember merupakan Kabupaten yang dipenuhi ribuan Pesantren,tentu kondisi rakyatnya lebih relijius dalam menjalani kehidupannya, termasuk tatkala mereka menjadi pemimpin yang mengurus rakyatnya,tentu akan banyak pertimbangan berdasarkan syariah Islam.Contoh,Salah satu syariah Islam tentang hukum menggaji pekerja.Berdasarkan Hadits ,” Berikanlah kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” ( HR Ibnu Majah).Maksud Hadits ini adalah bersegera menunaikan hak si pekerja setelah selesainya pekerjaan,begitu juga bisa dimaksudkan jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap bulannya.Al munawi berkata,’ diharamkan menunda pemberiaan gaji padahal mampu memberikan gaji.

Berdasarkan hukum Islam inilah,sebenarnya sudah cukup menjadi acuan bagaimana seorang muslim dalam menjalani kehidupan.Karena seorang muslim terikat dengan syariah Islam dimanapun dia berada dan sebagai apa dia di dunia.Apalagi menjadi pemimpin akan lebih banyak yang akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Sang Maha Pemilik Kehidupan.

Guru sejahtera kembali ke sistem Khilafah
Sebenarnya persoalan kesejahteraan guru ini,bukan hanya terjadi di Jember,tetapi merata di Indonesia.Apakah gaji PTT dan GTT di sekolah negeri,ataupun guru-guru honorer di sekolah swasta juga jauh dari kata sejahtera.Bahkan masih ada yang digaji 50 ribu atau bahkan rela tidak digaji berbulan-bulan,karena sekolah tidak sanggup membayarnya.

Sebaliknya,Sistem Khilafah sangat perduli dengan kesejahteraan guru.Karena guru adalah salah satu profesi yang sangat penting dalam membangun sebuah negara yang berperadapan kelas dunia.Guru lah pencetak intelektual,ulama,tenaga keahlian dan para pakar.Baik buruknya kualitas generasi ada ditangan para guru.

Sejarah telah menulis dengan tinta emas,bahwa pada masa Kholifah Umar bin Khatab ra, beliau mengaji guru 15 dinar.Satu dinar sama dengan  4,25 gram emas.Kalau 1 gram emas 24 karat harga 570 rb maka, 4,25 x 15 = 63,75 gram emas.63,75 gram x 570 rb = 36.337.50 per bulan.Masyaallah....Luar biasa.

Bisa kita bayangkan,dengan gaji sebesar itu tentu seorang guru akan berusaha dengan sungguh-sungguh mendidik siswa-siswinya dengan pendidikan yang terbaik.Dan juga tentunya negara akan merekut guru dengan kualitas iman,akhlaq,dan berkompeten,dengan bentuk perekutan guru yang sesuai dengan standart profesi guru dalam sistem Islam. Tidak ada pilihan bagi muslim,kecuali kembali ke sistem Islam,yaitu khilafah.Allahu a’lam bish showab.

*Pendidik SMK Swasta di jember dan ketua Forum Kajian Muslimah Inspiratif Jember.








Bagikan Info Ini :